Sekjend PBB Mengharapkan Adaya Perundingan Ulang Antara China dan AS

 

JURNAL PRESISI - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap ada perundingan ulang antara AS dengan China.

Dia mengatakan bahwa kedua negara tersebut memiliki pandangan berbeda tentang hak asasi manusia. Mereka harus bekerja sama dalam aksi iklim.

Antonio menilai Beijing telah mendorong pengaruh global yang lebih besar, dan hal itu merupakan tantangan bagi kepemimpinan tradisional AS.

Baca Juga: AS Dukung Asia Tenggara dan Menolak Claim China atas Laut China Selatan yang Langgar Hukum Internasional

Ketegangan antara kedua negara adidaya mencapai titik didih di Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu, bahwa di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, karena pandemi virus korona.

"Saya berharap kita akan melihat kembali hubungan antara Amerika Serikat dan China. Jelas bahwa dalam hak asasi manusia, ada dua pandangan yang sangat berbeda, dan jelas bahwa dalam hak asasi manusia tidak ada ruang lingkup untuk kesepakatan atau visi bersama. Ada area di mana saya yakin ada konvergensi kepentingan yang berkembang, dan seruan saya adalah agar area itu dikejar oleh kedua pihak, bersama dengan seluruh komunitas internasional, dan area itu adalah aksi iklim,” katanya, sebagaimana dilansir daro Reuters pada Kamis, tanggal 28 Januari 2021.

Calon duta besar Presiden AS Joe Biden yang baru untuk PBB menuduh China pada hari Rabu berusaha mendorong agenda otoriter di badan dunia yang beranggotakan 193 orang itu.

Baca Juga: Bak Gayung Bersambut, Reaksi Keras Militer Taiwan Disambut Tekanan Diplomasi AS atas China

Ketika dimintai tanggapan soal tersebut Guterres mengatakan “Terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa saya dapat menjamin bahwa kami sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa PBB adalah mercusuar dari semua nilai yang terkait dengan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia.

”Guterres juga mengatakan dia "sangat khawatir" tentang kekuatan perusahaan media sosial dan bahwa kerangka peraturan harus dibuat sehingga keputusan seperti melarang Trump dari Twitter dapat dilakukan "sesuai dengan hukum." ***

Hendro Prayitno

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Awas! Potensi Gempa Magnitudo 9.1 dan Tsunami Raksasa Ancam Wilayah Ini, Simak Penjelasan BNPB

Fadli Zon Beberkan Maksud Jahat China di Laut China Selatan, Begini Hipotesisnya !

Terungkap! Dokumen Otentik Ahli Waris Tanah di Bojong Koneng dan Simak Kejutan Lieus Sungkarisma buat Rocky Gerung