Anti Demokrasi dan Genosida Jadi Argumentasi Pemerintah AS Jatuhkan Sangsi Kepada Militer Myanmar

 

JURNAL PRESISI - Pemimpin Senat AS dari Partai Republik, Mitch McConnell, dan Pejabat tinggi Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Robert Menendez, mengutuk dan mendesak pemerintahan baru Joe Biden menjatuhkan sangsi atas militer Myanmar.

Keduanya menegaskan bahwa tindakan militer Myanmar, menangkap petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yaitu Suu Kyi dan Genosida atas muslim Rohingya adalah prilaku mengerikan.

Sehingga Partai Republik dan perwakilan Demokrat sama- sama sepakat pihak militer pelaku kudeta tersebut harus dijatuhi sangsi ekonomi sebagaimana filansir dari Reuters pada Selasa, tanggal 2 Februari 2021.

Baca Juga: Buntut Kudeta Militer di Myanmar, Presiden Joe Biden Ancam Jatuhkan Sangsi

"Penangkapan itu mengerikan dan Washington perlu menyangsi ekonomi pada mereka yang berada di balik kudeta," tegasnya

Partai Republik AS menuduh tentara militer myanmar bersalah atas tindakan genosida kepada Muslim Rohingya.

Mitch juga menuduh bahwa tentara Myanmar bersalah atas genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya dan atas kampanye kekerasan berkelanjutan terhadap minoritas lainnya.

Baca Juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Lainnya Diciduk Senin Dini Hari Tadi

Sedangkan Demokrat secara tegas mengkampanyekan ke negara - negara lainya untuk menjatuhkan sangsi ekonomi dan sangsi lainnya.

Ancaman ini akan diberlakukan sampai kepemimpinan militer Myanmar membebaskan para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang ditangkap.

Tentara berkilah bahwa pengambilalihan kekuasaan di Myanmar, adalah bentuk reaksi atas tuduhan kecurangan pemilu. Padahal Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi menang telak 83% dalam pemilihan 8 November. 

Baca Juga: Pemerintahan Baru Joe Biden Tolak Ekspansi China di Laut China Selatan

"Washington dan negara-negara lain harus memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat, serta tindakan lain terhadap tentara Myanmar dan kepemimpinan militer jika mereka tidak membebaskan para pemimpin terpilih dan menarik diri dari pemerintah," katanya.

Desakan parlemen AS kepada Biden untuk penjatuhan sangsi semakin kuat, karena hal tersebut merupakan bentuk konsekwensi dan komitmen dari negara Demokrasi. 

"Pemerintahan Biden harus mengambil sikap yang kuat dan mitra kami serta semua negara demokrasi di seluruh dunia harus mengikuti dalam mengutuk serangan otoriter terhadap demokrasi," ucapnya.

Baca Juga: Adu Kuat! Amerika Serikat Versus China di Laut China Selatan

Peristiwa di Myanmar merupakan ujian signifikan bagi pemerintahan Biden. Karena dia sedang berupaya membentuk kebijakan Asia Pasifik yang kuat untuk melawan China.***

Hendro Prayitno