Buntut Kudeta Militer di Myanmar, Presiden Joe Biden Ancam Jatuhkan Sangsi

 

JURNAL PRESISI - Presiden AS Joe Biden pada hari Senin mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar.  Pasalnya, para pemimpin militer telah melakukan kudeta. Dia juga menyerukan kepada dunia internasional untuk ikut menekan pihak militer Myanmar agar melepaskan kekuasaannya.

Biden mengutuk pengambilalihan pihak militer dari pemerintah yang dipimpin sipil. Pihak militer telah melakukan penahanan terhadap pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi. 

Hal tersebut dinilai sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.

Baca Juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Lainnya Diciduk Senin Dini Hari Tadi

Biden juga menyerukan kepada komunitas internasional, agar bersama-sama menekan pihak militet Myanmar melepaskan cengramannya.

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," tuturnya sebagaimana dilansir dari Reuters pada Selasa tanggal 2 Februari 2021.

Krisis di Myanmar, merupakan ujian besar bagi Biden dalam berkolaborasi dengan sekutunya. Terutama berkolaborasi dengan sekutunya dalam menghadapi tantangan internasional. terutama menghadapi pengaruh China.

Baca Juga: Adu Kuat! Amerika Serikat Versus China di Laut China Selatan

Pendirian itu bertolak belakang dengan pendekatan 'America First' yang  dilakukan mantan Presiden Donald Trump.

“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju tahap demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai, ”katanya.

Biden memperingatkan bahwa Amerika Serikat untuk memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Burma.

Baca Juga: Satu Pesawat Pengintai AS dan Tujuh Pesawat Tempur China Ikut Panaskan Kawasan Udara Taiwan

“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” ucapnya.

Dia meminta militer di Myanmar untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.***

Hendro Prayitno