Pemerintahan Baru Joe Biden Ditekankan Untuk Kembali Terlibat Dalam Perdagangan Di Asia Pasifik

 

JURNAL PRESISI - Wakil Presiden Institut Kebijakan Masyarakat Asia, Wendy Cutler mengungkapkan bahwa, Pemerintahan baru Joe Biden akan ditekan untuk kembali terlibat dalam perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

"Pemerintahan Biden akan ditekan untuk terlibat dalam perdagangan di kawasan Asia-Pasifik dengan pakta seperti Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP) di Asia,"paparnya sebagaimana dilansir dari Reuters pada Rabu, tanggal 3 Januari 2021.

Dia mengatakan perjanjian yang dimaksud diantaranya  adalah Perjanjian komperhensif China tentang investasi dengan Eropa.

Baca Juga: Panas! AS Mendesak Beijing Untuk Hentikan Tekanan Kepada Taiwan

"Perjanjian Komprehensif China tentang Investasi (CAI) dengan  Eropa," katanya.

Cutler menyoroti adanya perbedaan mendasar terhadap persoalan yang membelit hubungan anatara China dan AS. Dan permasalahan tersebut identik sulit untuk diselesaikan.

"Ada perbedaan mendasar pada sejumlah masalah antara Amerika Serikat dan China yang akan sulit diselesaikan," ungkapnya.

Baca Juga: Joe Biden Gunakan Taktik Berbeda Dari Trump Menghadapi Perang Dagang Dengan China

Peliknya hubungan tersebut memaksa pemerintahan baru Joe Bidden, untuk menempatkan negosiasi kebijakan perdagangan, sebagai salah satu fokusnya.   

Cutler yang juga mantan pejabat di Kantor Perwakilan Dagang AS. (USTR) mengatakan, bahwa mungkin saja  Amerika Serikat kembali ke Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

CPTPP telah menjadi inti dari poros strategis mantan Presiden Barack Obama ke Asia yang mencakup 11 negara di Pasifik.

Baca Juga: Samakin Memanas! Amerika Serikat Mengecam Manuver Angkatan Udara China Di Laut China Selatan

"Jika Amerika Serikat meikirka untuk kembali ke CPTPP, tidak diragukan lagi akan mengupdate dan merevisi perjanjian, termasuk yang lebih responsif terhadap kekhawatiran pekerja AS," tambahnya.

Cutler mengatakan kesepakatan sektoral yang lebih sempit, justru bisa memberikan alternatif yang lebih layak.

“Mereka relatif lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan dan dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan momentum sambil memberikan hasil.”katanya.

Baca Juga: Buntut Protes Petani, Polisi India Membuat Parit dan Pagar Kawat Berduri di Jalan Menuju Delhi

Dia mengatakan RCEP, yang ditandatangani antara 15 negara Asia-Pasifik, termasuk China, pada November 2020, perlu ditanggapi dengan serius.

“RCEP menetapkan aturan asal yang luas yang akan memfasilitasi perdagangan di antara negara (anggota), dan seiring waktu, memengaruhi rantai pasokan,” kata Cutler.

Dia juga memiliki struktur untuk keterlibatan di mana masalah antar anggota dapat ditangani, tambahnya.

Baca Juga: Anti Demokrasi dan Genosida Jadi Argumentasi Pemerintah AS Jatuhkan Sangsi Kepada Militer Myanmar

RCEP, yang secara luas dilihat sebagai alternatif yang didukung China untuk CPTPP dan disebut-sebut sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, bertujuan untuk menurunkan tarif secara progresif dan melawan proteksionisme, meningkatkan investasi, dan memungkinkan pergerakan barang yang lebih bebas di wilayah tersebut.

Cutler mengharapkan Amerika Serikat berkontribusi pada investasi infrastruktur di kawasan Asia-Pasifik, meskipun tidak sebesar China.***

Hendro Prayitno

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Awas! Potensi Gempa Magnitudo 9.1 dan Tsunami Raksasa Ancam Wilayah Ini, Simak Penjelasan BNPB

Fadli Zon Beberkan Maksud Jahat China di Laut China Selatan, Begini Hipotesisnya !

Terungkap! Dokumen Otentik Ahli Waris Tanah di Bojong Koneng dan Simak Kejutan Lieus Sungkarisma buat Rocky Gerung