Hendro Prayitno Kliping Online

  JURNAL PRESISI  - Juru bicara Pentagon John Kirby mengumumkan, bahwa USS Nimitz Carrier Strike Group telah berlayar dari Komando Sentral militer AS di Timur Tengah ke wilayah Komando Indo-Pasifik. Keterangan dari Pentagon tersebut menjadi tanda bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden, telah menarik kapal induk dari Teluk. Sekaligus sebagai upaya AS untuk meredakan ketegangan dengan Iran. Hubungan AS dan Iran sempat memanas saat di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera pada Rabu, tanggal 3 Januari 2021. Baca Juga:  Panas! AS Mendesak Beijing Untuk Hentikan Tekanan Kepada Taiwan Pemindahan kapal induk AS dari Teluk sebagai tanda meredanya ketegangan dengan Iran. Kapal induk USS Nimitz telah ditarik keluar dari wilayah teluk berpotensi meredakan ketegangan yang sempat meningkat dengan Teheran. Setelah berakhirnya pemerintahan Trump, kehadiran militer AS di Teluk tidak dianggap signifikan. Baca Juga:  Usai Kudeta Militer, Kini Giliran Band

  JURNAL PRESISI  - Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS menuduh China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang. "AS menuduh bahwa China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang," tegasnya. Dia menegaskan tindakan kekejaman yang terjadi di Xinjiang, mengejutkan nurani dan wajib mendapatkan konsekwensi yang serius. Baca Juga:  Panas! AS Mendesak Beijing Untuk Hentikan Tekanan Kepada Taiwan "Kekejaman ini mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi serius." ungkapnya sebagaimana dilansir dari Reuters pada Rabu, tanggal 4 Februari 2021. Dia mendesak China untuk mengizinkan penyelidikan independen atas tuduhan pemerkosaan dan kekejaman lainnya. "China harus mengizinkan penyelidikan segera dan independen oleh pengamat internasional atas tuduhan pemerkosaan di samping kekejaman lain yang dilakukan di Xinjiang," ungkapnya. Baca Juga:  Amerika Serikat Tarik Kapal Induknya dari Kawasan

  JURNAL PRESISI  - Amerika Serikat melalui Kedubesnya memuji Taiwan yang telah membuka kantor perwakilan di Guyana. Keputusan Taiwan ini mampu meredam pengaruh China yang semakin dalam di Amerika Latin.  Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa pihaknya  telah menandatangani perjanjian, dengan pemerintah Guyana pada 11 Januari untuk membuka Kantor Taiwan. Kemenlu Taiwan mengatakan bahwa kantor tersebut sebagai kedutaan de facto, untuk pulau yang diklaim China sebagai wilayah kedaulatannya tanpa hak untuk hubungan diplomatik, sebagaimana dilansir dari Reuters pada Kamis, tanggal 4 Februari 2021. Baca Juga:  AS Menuduh China Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida Terhadap Muslim di Xinjiang Kantor tersebut telah memulai operasi awal pada 15 Januari. Sebagai catatan bahwa Guyana adalah negara dengan sumber daya pertambangan, dan minyak yang melimpah. Georgetown menjadi ibukota sekaligus sebagai sekretariat untuk Karibia atau CARICOM. Guyana secara tradisional memili

  JURNAL PRESISI  - Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir jejaring sosial Facebook hingga 7 Februari 2021. Padahal, platform ini digunakan oleh setengah dari 53 juta orang di Myanmar. Junta Myanmar memblokir Facebook dan layanan perpesanan lainnya atas nama memastikan stabilitas pada hari Kamis saat mereka mengkonsolidasikan kekuasaan menyusul kudeta dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Langkah ini merupakan upaya militer Myanmar untuk membungkam aktivis secara online. Tindakan ini dilakukan setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemenang Nobel Perdamaian, Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal. Ditambah ketika tekanan internasional tumbuh pada junta, untuk menerima hasil pemilu November yang dimenangkan partainya secara telak. Baca Juga:  Usai Kudeta Militer, Kini Giliran Bandara Utama Myanmar Ditutup Hingga Mei Penentangan terhadap junta muncul dengan sangat kuat di Myanmar melalui Facebook. Face book menjadi platform internet u

  JURNAL PRESISI  - Pemimpin Senat AS dari Partai Republik, Mitch McConnell, dan Pejabat tinggi Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Robert Menendez, mengutuk dan mendesak pemerintahan baru Joe Biden menjatuhkan sangsi atas militer Myanmar. Keduanya menegaskan bahwa tindakan militer Myanmar, menangkap petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yaitu Suu Kyi dan Genosida atas muslim Rohingya adalah prilaku mengerikan. Sehingga Partai Republik dan perwakilan Demokrat sama- sama sepakat pihak militer pelaku kudeta tersebut harus dijatuhi sangsi ekonomi sebagaimana filansir dari Reuters pada Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Baca Juga:  Buntut Kudeta Militer di Myanmar, Presiden Joe Biden Ancam Jatuhkan Sangsi "Penangkapan itu mengerikan dan Washington perlu menyangsi ekonomi pada mereka yang berada di balik kudeta," tegasnya Partai Republik AS menuduh tentara militer myanmar bersalah atas tindakan genosida kepada Muslim Rohingya. Mitch juga menuduh bahwa tentara Myan

  JURNAL PRESISI  - Presiden AS Joe Biden pada hari Senin mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar.  Pasalnya, para pemimpin militer telah melakukan kudeta. Dia juga menyerukan kepada dunia internasional untuk ikut menekan pihak militer Myanmar agar melepaskan kekuasaannya. Biden mengutuk pengambilalihan pihak militer dari pemerintah yang dipimpin sipil. Pihak militer telah melakukan penahanan terhadap pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi.  Hal tersebut dinilai sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum. Baca Juga:  Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Lainnya Diciduk Senin Dini Hari Tadi Biden juga menyerukan kepada komunitas internasional, agar bersama-sama menekan pihak militet Myanmar melepaskan cengramannya. "Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang

  JURNAL PRESISI  - Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar mengumumkan telah menangkap dua orang pelaku  destructive fishing  yang menggunakan bom ikan. "Aparat kami di Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Biak berhasil mengamankan dua orang pelaku  destructive fishing  menggunakan bom ikan pada. Pelaku ditangkap di Kampung Insrom, Distrik Biak Kota," katanya, sebagaimana dilansir dari Antara pada Senin, tanggal 1 Februari 2021. Dia mengumumkan identitas pelakunya berinisial OB (59 tahun) dan NA (49). Penangkapan tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan 04 yang telah melakukan pengintaian setelah memperoleh informasi masyarakat. Baca Juga:  Satu Pesawat Pengintai AS dan Tujuh Pesawat Tempur China Ikut Panaskan Kawasan Udara Taiwan Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa bom rakitan, korek api, perahu, kaca mata selam, dan ikan hasil pengeboman. Antam juga memastikan bahwa proses